Ramainya aksi “Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan” di dunia maya dikhawatirkan bakal mengancam penerimaan negara dari pajak. Demikian disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta, Jumat (26/3/2010).
“Kalau tidak ditangani, ya, bisa mengancam. Bisa-bisa APBN akan terganggu,” kata Harry.
Meski demikian, saat ini dia belum melihat ancaman tersebut. Dia menuturkan, tingkat kepatuhan para wajib pajak perorangan untuk tahun pajak 2009 bisa diketahui pada akhir Maret 2010 nanti seiring dengan berakhirnya masa penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Adapun untuk wajib pajak badan, bisa diketahui setelah 30 April 2010.
“Nanti akan ketahuan itu semuanya. Kita bisa lihat di situ,” ujar Harry.
Dihubungi secara terpisah, ekonom BNI, Tony Prasetyantono, menyatakan bahwa aksi para facebookers ini tidak akan menganggu penerimaan pajak. “Saya duga tidak sampai mengganggu penerimaan pajak, tetapi pemerintah tidak boleh underestimated terhadap masalah ini,” tutur Tony.
Menurut dia, pemerintah dan aparat hukum harus menangani kasus ini secara serius. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dituntut untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di Ditjen Pajak demi mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak.
“Aparat hukum perlu menangani serius, termasuk soal mantan Dirjen Pajak (Hadi Purnomo), yang memiliki harta hibah terlalu banyak untuk standar normal,” ujar Tony.
Sumber : Bpost.
Tags:
boikot bayar pajak untuk keadilan,facebooker penerimaan siswa baru,Gerakan 1 000 000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN,makalah mengapa rakyat membayar pajak,upaya menangani boikot pembayaran pajak,upaya pemerintah untuk mengatasi masalah boikot pembayaran pajak,
